Mediaema.com (Kota Jambi) Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara, Tantang Pjs Gubernur jambi untuk evaluasi kinerja Kabid Sma dan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Jambi serta memecat Kepala Sekolah SMA Negeri 3.

Diketahui pada hari jum’at (23/04/21), sejumlah masa mendatangi Kantor Gubernur jambi melakukan unjuk rasa damai,  terkait dugaan praktik pungli dan jual beli buku dilingkup SMAN 3 kota Jambi yang terjadi pada Tahun ajaran 2020/2021.

Baca sebelumnya : Geruduk Inspektorat Provinsi : Lsm Mappan Desak Saber Pungli Ungkap Dugaan Pungutan Liar Di SMAN 3

Dalam orasinya Amri S.pd selaku Kordinator lapangan mengatakan,  Pjs Gubernur jangan hanya tinggal diam,  tapi segera ambil tindakan. Diduga praktik pungli tersebut terjadi karna adanya kelalaian terkait pengawasan.

“Kuat dugaan kami bahwa praktik pungli  bisa terjadi karna itu dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Pasalnya melibatkam oknum ketua Komite dan Oknum Kepala Sekolah. Karna pihak dinas terkesan memberi restu  dan melakukan pembiaran seolah olah pungutan liar di SMA 3 tidak pernah terjadi”.

Tambahnya “Seharusnya disituasi pandemi covid 19 saat ini,  yang dampaknya dirasakan hampir seluruh masyarakat jambi, kami minta jangan ada lagi praktik seperti ini didalam dunia pendidikan, karna Sekolah Negeri itu adalah sekolah yang dipilih masyarakat untuk meminimalisir biaya pendidikan anaknya,  kalok semuanya harus bayar dan harus beli lantas apa bedanya dengan sekolah swasta”.

Pjs Gubernur Dr Hari Nur Cahya Murni, melalui Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Rahmad Hidayat S.sos, saat menemui pengunjuk rasa menyamapaikan permohononan maaf,  karna Pjs Gubernur tidak berada ditempat.

Tambah Rahmad “Terkait aspirasi yang disampaikan,  bahwa terkait dugaan pungutan liar dan jual beli buku tersebut dapat dilakukan atau tidak,  yang jelas nanti kami pelajari dulu dan kami sampaikan kepada Pjs Gubernur jambi.

Baca Juga :  Diduga Berkat Panitia Kurang Teliti Saat Verifikasi Dokumen : AZ Sang Pemilik dan Pengguna Ijazah Paket B Diduga Palsu Jadi Kades.

Hingga nanti orang  yang diduga melakukan hal tersebut untuk dipanggil menghadap Pjs Gubernur,  apakah tindak tersebut benar dilakukan atau tidak, dan apa hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada kepada yang bersangkutan atau melalui rekan – rekan media. Tutup Rahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *